PEKANBARU (JB)– Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (PTPH) tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mengantisipasi penurunan Luas Tambah Tanam (LTT) dan dampak iklim ekstrem yang diprediksi akan memengaruhi musim tanam tahun 2025–2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PTPH Riau, M. Job Kurniawan, menjelaskan bahwa berdasarkan data deret waktu (time series) 2022–2025, tren penurunan LTT kerap terjadi pada bulan Ramadan dan Idulfitri. Hal ini dipengaruhi pergeseran bulan Hijriyah yang setiap tahunnya maju 10–11 hari pada kalender Masehi.
Selain itu, curah hujan tinggi pada Januari–Maret berpotensi menyebabkan sebagian lahan tergenang atau banjir, sehingga mengganggu musim tanam pertama (MT-I).
“Karena itu, perlu percepatan tanam agar IP (indeks pertanaman) MT-II bisa optimal, meskipun Maret 2026 LTT cenderung turun,” kata Job dalam High Level Meeting Swasembada Pangan Provinsi Riau, di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (16/4/2025).
Salah satu strategi utama adalah memperkuat layanan alat dan mesin pertanian (Alsintan) melalui pengaktifan Brigade Alsintan, Brigade Pangan, dan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan dana APBD, Dana Desa, serta sumber lain untuk memfasilitasi mobilisasi alat atau jasa tanam.
Selain itu, fokus juga diarahkan pada rehabilitasi dan pengembangan infrastruktur lahan dan air, seperti pembangunan irigasi perpompaan, pompanisasi, dan perbaikan saluran air guna menghadapi potensi kekeringan saat musim tanam April–September (MT Asep).
Langkah mitigasi perubahan iklim turut disiapkan, mulai dari pengaturan ulang pola tanam, penyediaan varietas padi tahan kekeringan, hingga bantuan benih jika terjadi puso (gagal panen).
Pengembangan benih secara in-situ juga diperkuat, terutama di sentra padi seperti Indragiri Hilir dan Rokan Hilir. Kabupaten lain seperti Siak, Inhu, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Rohul, dan Kuansing turut berkontribusi lewat penangkaran benih yang sudah berjalan cukup baik.
Layanan alsintan ditargetkan menjangkau 22.311 hektare lahan dalam program optimalisasi lahan (Oplah) selama 2024–2025 atau sekitar 37,7 persen dari total luas baku sawah (LBS) di Riau.
Job juga menyebut kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500/kg turut mendorong antusiasme petani. Namun demikian, tantangan tetap besar karena banyak lahan sawah berada di daerah pasang surut, tadah hujan, atau rawa, serta dekat Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Animo petani memang meningkat, tapi risiko banjir dan kekeringan masih menjadi tantangan setiap tahun. Maka dari itu, langkah-langkah mitigasi harus terus diperkuat,” tegasnya.
Dengan sinergi lintas sektor dan antisipasi sejak dini, Pemprov Riau berharap produksi pertanian dapat terus berjalan dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga secara berkelanjutan. ***
