PEKANBARU (JB) – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan komitmen dan dukungannya secara penuh terhadap perjuangan masyarakat untuk mewujudkan Daerah Istimewa Riau (DIR). Ia meyakini bahwa status keistimewaan akan membawa dampak positif yang signifikan bagi kemajuan provinsi ini.
Hal tersebut disampaikan Wahid saat menerima kunjungan Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) di Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Senin pagi (26/5/2025).
Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Provinsi Riau, Datuk Seri Marjohan Yusuf, Ketua BPP DIR sekaligus Ketua Umum DPH LAMR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, serta Bendahara BPP DIR, Datuk M. Fadli.
Sejumlah tokoh masyarakat lintas organisasi turut hadir, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau, Prof. Dr. Ilyas Husti, MA, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), KH Abdurrahman Qoharudin, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, Auni M. Nur, Ketua Dunia Melayu Dunia Islam, Masyrul Kasmi, Ketua Ijtihadul Mubalighin, Ust. Ayub Nahar, dan Ketua Muslimat NU, Dinawati.
“Saya merasa bangga dan bahagia melihat tim BPP DIR yang dibentuk oleh LAMR sudah mulai bergerak. Saya menyatakan dukungan penuh terhadap upaya ini,” ujar Wahid, didampingi Asisten I Setda Riau, Zulkifli Syukur.
Gubernur Wahid menyampaikan bahwa ia menantikan laporan rinci dari tim terkait langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan. “Saya melihat semangat kerja tim ini sangat luar biasa dan cepat tanggap,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil memaparkan sejumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh BPP DIR, di antaranya pembacaan Maklumat Daerah Istimewa Riau dan acara bertajuk “Terima Kasih Indonesia” yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei lalu, di Balai Adat LAMR. Kegiatan ini juga disertai doa bersama melalui Majelis Zikir LAMR.
Lebih lanjut, BPP DIR kini tengah menyusun naskah akademis yang dipimpin oleh Prof. Dr. Junaidi, M. Hum, sebagai bagian dari fondasi pengusulan status istimewa. Tim juga mulai turun langsung ke berbagai daerah untuk melakukan sosialisasi dan penggalangan dukungan dari masyarakat.
Diharapkan, usulan resmi dapat diajukan pada 9 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau.
“Riau sangat layak mendapatkan status istimewa, karena memiliki peradaban Melayu yang kuat dan sejarah panjang yang mendukungnya,” ujar Taufik.
Ketua MUI Riau, Ilyas Husti, juga menegaskan bahwa perjuangan menuju daerah istimewa adalah hak yang patut diperjuangkan. Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, Auni M. Nur, yang menegaskan kesiapan masyarakat untuk turut ambil bagian dalam proses ini.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Wahid meminta BPP DIR untuk tidak ragu melapor apabila menemui kendala dalam prosesnya. Ia langsung menginstruksikan Asisten I, Zulkifli Syukur, untuk memfasilitasi dukungan dari Pemerintah Provinsi.
“Kalau ada kendala, sampaikan saja. Pemerintah Provinsi siap memberikan bantuan sepenuhnya,” tegas Wahid.
Sebelumnya, BPP DIR juga telah melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, yang menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.
“Ini adalah peluang besar. Pemerintah pusat sedang mempertimbangkan enam provinsi untuk mendapat status istimewa. Riau menjadi salah satunya. Jangan lengah, kita harus manfaatkan momentum ini,” ujar Kaderismanto, menanggapi pernyataan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.
