JAKARTA (JB)– Sebanyak 13.252 personel gabungan dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah akan dikerahkan untuk mengamankan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 1 Mei 2025.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, menjelaskan bahwa pengamanan melibatkan 9.591 personel Polri, 3.385 personel TNI, serta 276 personel dari unsur pemerintah daerah.
“Kita harus siaga penuh. Gangguan sekecil apa pun di Jakarta bisa berdampak secara sosial, politik, bahkan ekonomi, serta memicu reaksi di wilayah lain,” tegas Karyoto saat apel pasukan di Lapangan Silang Monas, Selasa (29/4/2025).
Menurut hasil pemantauan, terdapat dua agenda besar pada May Day kali ini. Pertama, perayaan May Day Fiesta di kawasan Monas yang diperkirakan dihadiri sekitar 200.000 orang, dengan rangkaian kegiatan berupa pesta rakyat dan hiburan. Kedua, aksi unjuk rasa oleh kelompok tertentu yang membawa aspirasi khusus dan berpotensi meningkat jika tidak ditangani dengan tepat.
Karyoto menambahkan bahwa pergerakan massa tak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga melibatkan wilayah penyangga seperti Banten dan Jawa Barat. Karena itu, koordinasi lintas wilayah pun telah dilakukan.
Sementara itu, Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyatakan tidak akan bergabung dalam May Day Fiesta yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Menurut juru bicara Gebrak, Sunarno, keputusan ini diambil karena mereka menilai kebijakan negara masih merugikan rakyat dan bersikap represif terhadap buruh.
“Gerakan buruh tak seharusnya diwakili segelintir orang yang ujungnya hanya mendapat bagian kekuasaan. Kami memilih turun ke jalan bersama konfederasi buruh, mahasiswa, pelajar, dan petani,” kata Sunarno dalam konferensi pers di YLBHI, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).
Aksi yang digelar Gebrak akan berlangsung di wilayah Dukuh Atas, Jakarta, dengan perkiraan jumlah massa mencapai 10.000 orang. Aksi serupa juga akan digelar di beberapa kota lain.
Sunarno menyatakan tidak khawatir akan terjadi bentrok dengan kelompok buruh lain, tetapi mengaku lebih waspada terhadap potensi gesekan dengan aparat keamanan.
“Kami sesama buruh tidak akan bentrok. Tapi kami khawatir akan ada konfrontasi dengan aparat seperti polisi dan TNI,” ujarnya.
Dalam aksinya, Gebrak membawa lima tuntutan utama:
Mencabut UU Cipta Kerja beserta turunannya.
Segera mengesahkan RUU PRT sebagai perlindungan bagi pekerja rumah tangga.
Menghentikan penggusuran pemukiman dan tanah adat.
Menolak proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang merusak lingkungan.
Mencabut UU TNI serta menolak keterlibatan militer di kampus, pabrik, dan desa.
